Pada kelas hari ini materinya adalah sejarah persyaratan politik versi Peter Uvin.
Ketika orang pertama kali mempertimbangkan hubungan antara pembangunan dan hak asasi manusia, secara spontan dimulai dengan memikirkan persyaratan. Melihat dari sebuah kondisi politik terdapat hubungan antara pembangunan dan hak asasi manusia, dimulai dengan memikirkan persyaratan. Persyaratan ini erat kaitannya dengan bantuan yang diberikan negara pendonor kepada negara penerima. Negara pendonor disini memberikan bantuan namun juga seolah memberi tekanan. Hal diatas dilakukan kepada negara-negara penerima agar semata-mata menghormati hak-hak manusia. Terdapat 2 alasan untuk memahami popularitas persyaratan politik
1) para donor memiliki kebijakan yang sudah lama ada untuk memberikan bantuan pembangunan kepada rezim terlepas dari praktik hak asasi manusia mereka.2) berasumsi bahwa bantuan adalah alat yang ampuh untuk perubahan kebijakan.Hal ini bersifat konfrontatif, tegang, berbasis ancaman namun seolah dekat dengan sebuah persyaratan. Saat berbicara tentang hak asasi manusia, kebanyakan lembaga bilateral menerapkan persyaratannya hanya pada demokrasi, yang biasanya didefinisikan hanya pada persyaratan untuk menyelenggarakan pemilihan. Puluhan negara diberitahu bahwa mereka tidak akan menerima bantuan lagi jika mereka tidak menyelenggarakan pemilihan multipartai. Demokrasi setelah perang dingin dianggap penting secara universal yang dijadikan sebagai syarat bantuan. HAM muncul karena dalam berdemokrasi menyangkut hak manusia sehingga keduanya sama-sama penting baik demokrasi dan HAM.
Bagaimanapun itu, penggunaan persyaratan untuk mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia menimbulkan banyak kesulitan. Argumen-argumen ini melawan persyaratan ke dalam empat kategori:(1) persyaratan tidak etis;(2) persyaratan politik tidak dilakukan secara menyeluruh;(3) persyaratan politik tidak menghasilkan hasil yang diinginkan; dan(4) persyaratan menghancurkan apa yang ingin dicapai.Solusi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dalam persyaratan politik perlu dilihat dalam 3 point berikut:1. Peningkatan Persyaratan: Ditingkatkan desain persyaratan: lebih bertarget, terbatas, versi dari kebijakan lama.2. Selektivitas: posting persyaratan tidak didasarkan pada niat dan janji-janji negara-negara, tetapi pada catatan mereka;3. Kerangka Komprehensi Pembangunan (CDF)/ Rembukan: Kerangka komprehensif pembangunan (CDF) atau proses persyaratan, di mana proses yang luas konsultasi seharusnya membawa kepemilikan kebijakan yang diinginkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar