DIARI HAM DAN PEMBANGUNAN #8

Materi hari ini membahas tentang dalam persyaratan politik yang terdapat implikasi pihak yang memiliki kewenangan penuh untuk diperjuangkan dan diikuti keinginannya ada pula pihak yang menjadi terintervensi dari pihak yang memiliki kewenangan penuh. Contoh kondisi nyata yang kita temui ialah antara negara berkembang dengan negara maju. Seringkali negara berkembang memiliki kendala dan kekurangan dalam hal finansial, maka dari itu hadirlah negara maju sebagai negara pendonor yang kerap memberikan bantuan dana. Bantuan luar negeri yaitu merupakan salah satu alat kebijakan luar negeri yang sering digunakan dalam hubungan antar negara. Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai pemberian atau pinjaman dari satu pemerintah ke pemerintahan lain baik berupa uang , barang atau jasa.   

Dalam membahas bantuan luar negeri, pengertian bantuan luar negeri diartikan oleh sejumlah pakar. Dalam arti sempit, bantuan luar negeri diartikan sebagai sejumlah dana yang diberikan oleh Negara yang relative maju atau kaya kepada Negara yang secara ekonomi lebih miskin. Sedangkan dalam arti luas, bantuan luar negeri diartikan sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasihat-nasihat teknis dari Negara donor ke Negara penerima. Ada empat tipe utama bantuan luar negeri, yaitu :

1.       Bantuan teknis
2.       Hibah dan program impor komoditi
3.       Pinjaman pembangunan
4.       Bantuan kemanusiaan yang sifatnya darurat

Dalam prakteknya , bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep, juga suatu teori yang berhubungan dengan mengalirnya modal atau nilai kebendaan atau jasa-jasa kepada pihak laindi luar negeri dengan tujuan membantu atau dalam rangkakerjasama satu sama lain untuk tujuan tertentu. Ini berkenaan dengan proses-proses ekonomi dan politik yang sukar terpisahkan di antara keduanya. Secara umum konsep-konsep itu memiliki :

1. Keinginan pihak pemberi dapat dilandasi oleh berbagai kepentingan, biasanya ekonomis dan politis. Pihak penerima pun menggunakan pikiran-pikiran yang serupa ekonomis dan politis ketika menerima bantuan tersebut.
2. Faktor-faktor yang bersifat politik dapat sama pentingnya dengan faktor-faktor yang bersifat ekonomis dalam hubungan dengan kontribusi yang diperoleh oleh pihak pemberi maupun yang diberi bantuan. Namun ini banyak tergantung atas pemerintah pemberi dan pemerintah yang diberi bantuan.
3. Jarang sekali dijumpai kasus bantuan luar negeri yang bercorak murni ekonomis dan politis atau aspek lainnya semata. Kebanyakan orang membincangkan proses bantuan itu berupa hubungan ekonomi dan politik maupun lainnya secara timbal balik. Adanya bantuan internasional inilah yang kemudian mengimplikasikan munculnya persyaratan politik. Meskipun persyaratan politik ini dapat membuat negara penerima bantuan menjadi kurang leluasa namun tetap digunakan.
Alasan pemberian bantuan oleh suatu Negara atau lembaga tertentu terutama karena kepentingan politik , strategi dan ekonomi sekalipun pada umumnya alasan itu berupa motivasi moral atau bantuan kemanusiaan. Namun demikian, sulit ditemukan bukti sejarah perkembangan bantuan luar negeri selama periode tertentu yang menunjukkan bahwa Negara donor atau lembaga kredit internasional membantu tanpa imbalan tertentu.
Terdapat tiga motivasi Negara donor :
1. Motif kemanusiaan, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di Negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi. Faktor kemanusiaan menitikberatkan pada alasan moral di AS. Argument moral ini dikemukakan oleh pemikir liberal cosmopolitan yang melihat bantuan luar negeri sebagai kewajiban Negara maju kepada Negara berkembang.
2. Motif politik, bertujuan untuk meningkatkan image Negara donor. Peraihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestic dan hubungan luar negeri Negara donor. Alasan politik ini dapat berupa keinginan mendapatkan dukungan politik di lembaga internasional ( seperti yang dilakukan AS di masa perang dingin berupaya mendapatkan dukungan Negara berkembang di majlis umum PBB untuk menekan uni soviet ) , menarik Negara penerima bantuan ke dalam lingkaran ideologis atau keinginan untuk mendapatkan konsesi wilayah bagi pangkalan militer AS.
3.  Motif ekonomi, bertujuan untuk mengamankan investasi ekonomi Negara donor yang menanamkan sahamnya di Negara penerima donor. Faktor perekonomian melihat alasan ekonomi yang memiliki tujuan untuk lahan investasi. Sepertiyang dilakuikan AS yang menginvestasikan sebagian besar dananya pada perusahaan yang bergerak di bidang  pertambangan dan energy.